Aceh Tamiang, Acntimes.id – Lembaga Bantuan Hukum Kajian Advokasi dan Tata Regulasi (LBH Kantara) mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui dinas terkait untuk melakukan pengecekan terhadap pengelolaan lahan PT Socfindo Kebun Sungai Liput. Desakan ini berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) sesuai aturan lingkungan hidup.
Direktur LBH Kantara, Ajie Lingga, SH., CGAP, menjelaskan bahwa keberadaan DAS sangat vital bagi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat sekitar. “Kami menilai perlu ada audit dan verifikasi lapangan terhadap PT Socfindo Kebun Sungai Liput. Hal ini guna memastikan apakah perusahaan sudah menjalankan kewajiban menjaga sempadan sungai, tidak merambah kawasan lindung, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Ajie.
LBH Kantara menilai, pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan perkebunan harus diperketat agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berujung pada banjir maupun degradasi kualitas tanah dan air di Aceh Tamiang. Selain itu, kepatuhan DAS juga menjadi salah satu indikator penting dalam tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
“Kami berharap Bupati Aceh Tamiang bila perlu bersama dengan DPRK bersama dinas teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait lainnya untuk turun langsung memeriksa semua perusahaan bergerak dibidang sawit. Jika ada pelanggaran, tentu harus ada langkah penegakan hukum yang jelas. Jangan sampai kepentingan masyarakat dan kelestarian alam dikorbankan oleh praktik pengelolaan yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.
LBH Kantara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu lingkungan di Aceh Tamiang, khususnya yang menyangkut kepatuhan perusahaan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lembaga ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran lingkungan agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Simak berita dan artikel lainnya melalui saluran kami di Channel WhatsApp
Tinggalkan Balasan