Aceh Tamiang, Acntimes.id – Lembaga Bantuan Hukum Kajian Advokasi dan Tata Regulasi (LBH Kantara) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah berani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang resmi meluncurkan layanan pengaduan publik “Lapor Pak Purbaya” melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Program ini dinilai sebagai bentuk keterbukaan dan keberpihakan nyata terhadap masyarakat di tengah sorotan publik yang tajam terhadap sektor pajak dan bea cukai.
Direktur LBH Kantara, Ajie Lingga, S.H., C.G.A.P, menyebut kebijakan itu bukan hanya simbol transparansi, tapi juga “pembalikan arah kultur birokrasi yang selama ini cenderung tertutup dan feodal.” Menurutnya, publik kini diberikan ruang langsung untuk menembus tembok birokrasi dan melaporkan dugaan penyimpangan aparat perpajakan dan cukai tanpa harus takut diabaikan.
“Langkah ini memperlihatkan bahwa Purbaya bukan hanya bicara reformasi di atas kertas, tapi langsung menaruh telinganya di tengah rakyat. Ini bukan gaya basa-basi pejabat, tapi terobosan konkret,” ujar Ajie.
LBH Kantara menilai, keberanian membuka kanal langsung seperti “Lapor Pak Purbaya” akan menjadi indikator keseriusan Kementerian Keuangan dalam menata ulang sistem integritas, terutama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang selama ini kerap disorot karena dugaan penyalahgunaan kewenangan dan perilaku tidak profesional.
Ajie menegaskan, Kantara selama ini konsisten mengawasi dan mengkritisi kinerja Bea Cukai Langsa dan Kanwil Bea Cukai Aceh, terutama terkait lemahnya penindakan rokok ilegal dan praktik pelanggaran prosedur dalam penanganan barang sitaan. Oleh sebab itu, program “Lapor Pak Purbaya” dianggap sebagai momentum pembenahan besar-besaran yang tidak boleh berhenti di gimmick digital.
“Kalau kanal pengaduan ini benar-benar ditindaklanjuti secara objektif, publik akan kembali percaya bahwa hukum dan keuangan negara masih bisa diselamatkan dari tangan-tangan kotor. Tapi kalau hanya dijadikan formalitas, maka kami akan menjadi pihak pertama yang mengingatkan Menkeu untuk turun langsung ke lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, LBH Kantara juga menyerukan agar setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti dengan sistem pelacakan transparan, disertai publikasi berkala terkait jumlah dan jenis laporan yang diproses. Hal itu dinilai penting untuk memastikan kanal “Lapor Pak Purbaya” bukan hanya tempat curhat publik, tapi menjadi alat revolusi birokrasi yang efektif dan terukur.
“Reformasi di Kementerian Keuangan bukan sekadar mengganti nama pejabat atau menambah slogan. Reformasi harus menyentuh perilaku, mentalitas, dan keberanian mengakui kesalahan. Purbaya telah membuka pintu itu sekarang tinggal bagaimana semua pejabat di bawahnya berani ikut masuk,” tutup Ajie.
Simak berita dan artikel lainnya melalui saluran kami di Channel WhatsApp
Tinggalkan Balasan