Ini Tujuh Unit Usaha Utama Koperasi Merah Putih

Jakarta, Acntimes.id | Pemerintah tengah mengembangkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih) sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari akar rumput. Namun, inisiatif ini memunculkan kekhawatiran sebagian pihak terkait potensi dominasi pasar di tingkat desa.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kehadiran koperasi ini tidak akan mematikan usaha lokal atau menciptakan monopoli. Ia menyamakan Kopdeskel dengan warung-warung desa yang telah lama menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat.

“Warung ada di mana-mana. Jadi bagaimana mungkin dibilang monopoli? Ini hanya tambahan fasilitas untuk desa, bukan menggantikan yang sudah ada,” ujar Zulkifli dalam program detikSore, Kamis (29/5).

Menurutnya, sistem distribusi Kopdeskel akan memangkas rantai pasok yang selama ini membuat harga barang mahal di desa. Dengan begitu, harga kebutuhan pokok bisa lebih terjangkau bagi masyarakat.

Koperasi ini dirancang memiliki tujuh unit usaha utama, mulai dari kios sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek sederhana, hingga sarana logistik dan pergudangan (cold storage). Tak hanya itu, Kopdeskel juga akan ditugaskan menjadi agen penyalur LPG 3 kg dan pupuk bersubsidi, yang selama ini menjadi komoditas vital bagi masyarakat desa.

ⓘ Sponsor: ACNTimes

“Kalau nanti mau beli gas LPG, bisa ke pangkalan biasa atau ke Kopdes. Tidak ada paksaan. Ini hanya memberikan pilihan tambahan dengan harga yang lebih adil dan rantai distribusi yang lebih singkat,” tambahnya.

Zulkifli juga menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memastikan tidak ada lagi warga desa yang kesulitan mengakses layanan dasar, mulai dari kesehatan hingga pangan.

“Presiden ingin desa punya klinik, apotek, dan akses logistik yang kuat. Jadi kalau petani panen, bisa langsung diserahkan ke koperasi. Kalau ada kebutuhan dari kota, juga bisa disalurkan melalui koperasi,” ujarnya.

Lebih jauh, Zulkifli menambahkan bahwa koperasi ini bisa menjadi saluran resmi penyaluran bantuan sosial pemerintah, bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Di sisi lain, Kopdeskel juga diproyeksikan menjadi kredit mikro berbunga rendah, sebagai upaya menekan praktik rentenir dan pinjaman online ilegal yang marak di pedesaan.

“Keberadaan rentenir, tengkulak, dan pinjol ilegal harus segera dipangkas. Kopdeskel bisa bekerja sama dengan BRILink, BSI, atau BNI, agar masyarakat bisa langsung mengakses layanan keuangan resmi tanpa harus ke kota. Ini memperpendek akses sekaligus membuka peluang pendapatan tambahan bagi koperasi,” jelasnya.

Selain mendukung layanan dasar, koperasi ini juga akan berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga di desa. Saat harga kebutuhan pokok melonjak, Kopdeskel Merah Putih dapat digunakan untuk melaksanakan operasi pasar langsung, sehingga inflasi di daerah bisa ditekan. (red)